Perawat, kok kamu gitu sih??

Januari 24, 2010 pukul 7:47 pm | Ditulis dalam Uncategorized | 2 Komentar
Tag: ,

Mencermati aspek kesehatan dalam arti luas, maknanya tidak hanya sehat secara fisik namun juga psikis, termasuk di dalamnya kesehatan mental yang direfleksikan dalam inidikator kemampuan atau kecerdasan intelektual, emosional dan spritual. Dalam konteks ini jelas, derajat kesehatan dapat memberikan pengaruh ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan harus diakui, selama ini masih banyak permasalahan kesehatan, seperti masih buruknya pelayanan kesehatan, rendahnya derajat kesehatan dari warga miskin, akibat rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, minimnya dana yang dialokasikan untuk menunjang program kesehatan, beberapa penyakit menular, yang dapat menjadi ancaman utama bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan itu penting dan pemerintah pun menaruh perhatian yang serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di setiap daerah dalam pidato presiden RAPBN 2009 juga menyinggung tentang peningkatan kualitas dibidang kesehatan. hanya saja yang jadi ironis adalah pelayanan dibidang kesehatan masih kurang diperhatikan, baik itu dari pemerintah sendiri ataupun dari ‘pelayan masyarakat’ dibidang kesehatan seperti dokter, perawat, mantri dan lain sebagainya. banyak contoh nyata pelayanan yang buruk dibidang kesehatan, salah satunya kasus prita mulyasari.
lewat tulisan ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi tentang buruknya pelayanan kesehatan yang pernah saya alami.
Beberapa hari yang lalu sekitar pukul 6 pagi bapak saya mengeluh perutnya sakit (adanya kerusakan dibagian empedu dan ginjal), saya dan kakak saya langsung membawa bapak ke RSUD X (rahasia biar gak kaya kasus prita hehehehe….). setelah sampai dRSUD tersebut bapak langsung diperiksa dan dokter menyarankan bapak dirawat inap tapi kebetulan semua kamar di RSUD sudah penuh kecuali ruangan kelas tiga yang dalam satu ruangan ada empat pasien. Daripada tidak ada kamar terpaksa bapak dirawat dalam ruangan tersebut. sebenarnya sebagai anak saya tidak tega bapak dimasukkan diruangan tersebut, bayangkan saja masa bapak saya disatukan sama pasien lain yang mungkin mempunyai penyakit menular. Bagaimana perasaan teman-teman jika menjadi saya??Bingung, capek, kawatir, jengkel semua jadi satu!
Sore harinya saya mendapat informasi kalau ada kamar kosong dengan segera saya memesan kamar tersebut biar bapak dipisahkan dari pasien lain. Sebelum dipindahkan ke kamar yang sudah saya pesan, bapak diperiksa kembali dan setelah pemeriksaan saya langsung meminta ijin kepada dokter agar bapak segera dipindahkan dan dokter pun mengijinkan serta memberikan berkas hasil pemeriksaan. Pada saat saya membantu bapak berdiri dari tiba-tiba terdengar suara keras “mau kemana?!” ternyata suara itu dari seorang perawat yang bertugas di ruangan kelas tiga, lalu dengan nada agak kasar sambil melotot seakan-akan kami mau lari dari rumah sakit dan tidak membayar biaya rumah sakit berkata “mau memindahkan bapak ini kan? Itu tugas kami, kami yang nantinya mengatarkan terus membuat pengantar agar bapak ini bisa dipindahkan!” Hanpir saja saya dan keluarga terpancing emosinya gara-gara sikap perawat tersebut tapi karena melihat kondisi bapak yang sakit kami mengalah dan tidak mau timbul keributan. memang benar itu merupakan tugas perawat saya juga mengakui kalau saya tidak tau prosedur dalam pemindahan itu tapi saya jengkel adalah kata-kata keluar dari perawat tersebut. Saya sungguh sangat kecewa dengan sikap perawat tersebut, apa seperti ini sikap perawat seorang perawat yang baik?? Apa pada saat pendidikan di akademi perawat tidak diajarkan sikap ramah??
Pengalaman ini saya bagikan kepada siapapun terutama bagi teman-teman yang mungkin bercita-cita ingin menjadi perawat, yang masih masih menempuh pendidikan di akademi perawat ataupun yang telah menjadi perawat. Perawat juga manusia tapi pasien dan kelauarganya juga manusia. Tidak semua sikap perawat anarkis seperti yang saya temui di RSUD X tapi saya berharap para perawat bersikaplah selayaknya seseorang yang benar-benar berkomitmen penuh untuk merawat orang sakit dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh pasien dan keluarganya untuk berobat dan tidak berlebihan kiranya jika ingin diperlakukan dengan baik. Percuma saja jadi perawat kalau tidak bisa saling menghormati, menghargai dan sabar menangani pasien dan keluarganya , lebih baik jadi preman saja dipasar kalaau terus-terusan bersikap arogan…….

Iklan

HATI-HATI DENGAN BARANG MURAH!?

Januari 24, 2010 pukul 4:48 am | Ditulis dalam Uncategorized | 2 Komentar
Tag: , , ,

Apa yang kita pikirkan ketika mau membeli suatu barang? pasti terlintas dalam pikiran mengenai harga dan kualitas. Tapi biasanya suatu barang jika harga murah belum tentu kualitas bagus begitu pula sebaliknya. Seandainya ada suatu barang harga murah dan kualitas baik sebaiknya kita harus bijak atau berhati-hati karena bisa saja barang tersebut barang curian. Apa yang terjadi kalau membeli barang curian? kalau sampai itu terjadi maka dapat menjerat si pembeli dalam masalah hukum pidana seperti diatur dalam Pasal 480 KUHPidana tentang pertolongan (jahat) atau yang dalam praktik pidana dikenal dengan pasal penadah (heling) yang menyatakan dengan jelas hal-hal berikut:

“dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun ….dihukum ;
(1) karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. (2) barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”

Ketentuan pasal 480 KUHPidana tersebut diatas mengatur 2 (dua) perbuatan yakni perbuatan bersekongkol dan perbuatan mengambil keuntungan dari barang yang diperoleh karena kejahatan. Jika si pembeli memang mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan maka ia pasti dijerat oleh penyidik dengan pasal 480 ayat (1) KUHPidana yakni sebagai sekongkol atau yang biasa disebut dengan “penadah”. Jika si pembeli tidak tahu asal perolehan barang tetapi si pembeli dari awal sudah curiga dengan barang yang akan dibeli bahwa barang tersebut munkin saja barang curian namun tetap membeli barang tersebut maka si pembeli dapat dijerat dengan Pasal 480 ayat (2) KUHPidana.

Pada dasarnya sifat “asal dari kejahatan” yang melekat pada suatu barang dapat hilang apabila barang tersebut telah diterima oleh pembeli yang beritikad baik (ter goedertrouw). Atas dasar itikad baik tidaklah cukup karena bisa saja penyidik beranggapan kalau pembeli berbohong dan biasanya penyidik hanya memperhatikan keterangan dari penjual dan melihat benda yang diperdagangkan dari segi harga apakah sesuai dengan harga pasaran sehingga jika harga barang tersebut dijual dengan harga dibawah harga pasaran maka ada kemungkinan barang tersebut barang curian, hal ini tentu sangat merugikan si pembeli. Untuk itu itikad baik tersebut harus dibuktikan, misalnya dengan kwitansi pembelian dan atau berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada, maka tentunya pembeli dapat lepas dari jeratan hukum sebagai penadah.
Berdasarkan penjelasan singkat diatas semoga teman-teman lebih hati-hati dan bijak ketika akan membeli suatu barang dan jangan lupa minta kwitansi pembelian (untuk berjaga-jaga) heheheheh……….. 😉

KUHP, opo kui???? (bagian 1)

Januari 17, 2010 pukul 4:01 am | Ditulis dalam Uncategorized | 5 Komentar
Tag: , ,

UHP merupakan singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang nama aslinya adalah  Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) dan untuk mengetahui apa itu KUHP, berikut akan dijelaskan latar belakang dibentuknya KUHP.

Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum privat dan hukum publik (C.S.T Kansil).Hukum privat adalah hukum yg mengatur hubungan orang perorang, sedangkan hukum publik adalah hukum yg mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum pidana menurut van hammel adalah “semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelanggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar peraturan tersebut”. KUHP dibentuk sebagai suatu aturan yang digunakan oleh Negara untuk menyelenggarakan ketertiban umum.

KUHP berlaku di Indonesia saat ini terbentuk sejak tahun 1915 (dalam bentuk kodifikasi) melalui Staatsblad 1915 No. 732. KUHP ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Kodifikasi KUHP adalah selaras dengan Wetboek van Strafrecht (WVS) negeri Belanda. WVS bersumber dari Code Penal Perancis, dan Code Penal Perancis bersumber dari Hukum Romawi. Jadi, sumber KUHP sebenarnya dari Hukum Romawi. Hal ini tidak lepas dari adanya asas konkordasi (penyesuaian) dimana Negara jajahan akan mengikuti hukum yang berlaku di Negara penjajah. Prancis merupakan Negara jajahan Romawi, Belanda bekas jajahan Prancis dan Indonesia merupakan jajahan Belanda.

Walaupun KUHP sumbernya berdasarkan tiga peraturan hukum (Hukum Romawi, Code Penal, Wetboek van Strafrecht), tidak sepenuhya KUHP dibuat berdasarkan ketentuan ketiga hukum tersebut, diantaranya adalah penyiksaan dan pidana cap bakar yang ada dalam Code Penal ditiadakan dan diganti dengan pidana yang lebih lunak, dualisme hukum yang terjadi pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda, dimana membedakan antara golongan eropa dan non-eropa dihapuskan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi Negara Indonesia yang sudah merdeka.

Pada masa penjajahan jepang tidak terjadi perubahan yang sinifikan dan masih tetap menggunakan hukum pidana Belanda yang didasarkan pada Pasal 131 jo. Psal 163 Indische Staatregeling selama tidak bertentangan dengan pemerintahan militer jepang.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) yang mengatur tentang hal-hal/tata cara pelaksanaan/proses hukum dalam prakteknya salah satunya di pengadilan.

Untuk lebih memperdalam pembahasan KUHP tunggu bagian keduanya 😉

Bersambung……………………………

Code Penal kodifikasi hukum pidana yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis.
Wetboek van Strafrecht (WVS) adalah aturan hukum pidana yang berlaku di Negeri Belanda yang merupakan pembaharuan dari Code Penal
dualisme hukum, berlakunya dua hukum yang masih dijalankan.

Hello world!

Januari 10, 2010 pukul 5:32 am | Ditulis dalam Uncategorized | 1 Komentar

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Blog di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.